(Jenewa-Agritechnews.id) Ketua perundingan bidang perikanan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyuarakan rasa optimistis mengenai tercapainya kesepakatan terkait pembatasan subsidi yang dituding menyebabkan kelebihan kapasitas penangkapan ikan.
Ke-164 anggota WTO memulai perundingan yang berlangsung satu bulan pekan ini di kantor mereka di di Jenewa.
Duta Besar Islandia Einar Gunnarsson, yang memimpin perundingan, mengatakan dia memiliki rasa optimistis akan mampu mencapai tujuan untuk menyelesaikan perundingan di konferensi tingkat menteri WTO ke-13, yang berlangsung dari tanggal 26 Februari hingga 29 di Abu Dhabi.
“Secara keseluruhan, nada positif dan semangat konstruktif yang digunakan para anggota menunjukkan komitmen berkelanjutan mereka untuk menyelesaikan perundingan gelombang kedua oleh MC13,” ujarnya.
Dia juga mengatakan negara-negara telah sepakat untuk bernegosiasi berdasarkan rancangan teks yang dia keluarkan pada bulan Desember. Rancangan teks tersebut dimaksudkan untuk membantu anggota mencapai kesepakatan untuk diserahkan kepada para menteri di Abu Dhabi.
Teks tersebut menggabungkan daftar subsidi yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas atau penangkapan ikan yang berlebihan, seperti bantuan untuk pembuatan kapal, serta kriteria yang mengharuskan negara-negara untuk menunjukkan bahwa langkah-langkah telah diterapkan untuk meningkatkan stok ikan yang berkelanjutan.
Rancangan tersebut juga mencakup pendekatan dua level yang mana penyedia subsidi terbesar akan tunduk pada pengawasan yang lebih ketat.
Sementara itu, negara-negara kurang berkembang dan negara-negara berkembang yang pangsa tangkapan ikan globalnya tidak melebihi 0,8 persen, tidak akan terkena larangan dan pembatasan yang sama.
Di konferensi tingkat menteri WTO sebelumnya di markas besar mereka di Jenewa pada bulan Juni 2022, negara-negara mencapai kesepakatan pertama mengenai subsidi perikanan.
Perjanjian tersebut melarang subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan illegal dan stok ikan yang ditangkap secara berlebihan, namun perjanjian ini tidak melarang subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan berlebihan secara lebih luas.
Sumber AFP